MINUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggandeng LKPP-RI untuk mengawal pembangunan proyek Alun-alun berjalan transparan. Langkah ini dilakukan lewat penerapan inovasi  Probity Advice agar proyek berjalan transparan dan minim celah pelanggaran.

Tim Probity Advice LKPP-RI yang dipimpin Octo Army tiba di Minahasa Utara dan disambut Sekda Novly Wowiling serta Kadis PUPR Lidya Warouw dan Kaban Keuangan Karla Sigarlaki Pertemuan awal digelar di lantai 2 Kantor Bupati, Selasa 23/6/2026.

Sekda Novly Wowiling menyebut tim LKPP akan mengawasi proyek sejak perencanaan hingga serah terima. “Intervensi ini diharapkan mampu memitigasi risiko sanggahan dari pihak ketiga serta menjaga seluruh proses pengadaan tetap patuh regulasi,” ujarnya.

Usai entry meeting tim langsung meninjau lokasi alun-alun. Pendampingan dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia agar kontrak yang dihasilkan akuntabel.

Bupati Joune Ganda melalui Sekda Novly Wowiling, menegaskan alun-alun bukan sekadar proyek fisik. “Kami ingin alun-alun jadi ruang publik yang hidup, wadah interaksi warga, sekaligus ikon baru pemicu ekonomi kreatif dan pariwisata,” kata Novly Wowiling.

Menurut Sekda Novly Wowiling, pendampingan LKPP-RI membuktikan komitmen Pemkab dalam mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa. LKPP sendiri berperan memberi opini hukum dan rekomendasi solutif untuk mengurai masalah pengadaan pemerintah. (**)