Minut -Kementerian Pariwisata mengambil langkah strategis menggeser arah investasi pariwisata nasional dari sentralisasi di Bali menuju pemerataan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban over tourism di Bali sekaligus membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekologi di berbagai daerah.
Data Kemenpar mencatat dari 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2025, hampir 7 juta atau 45 persen masih terpusat di Bali. Akibatnya, kawasan seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud mengalami kejenuhan investasi dan tekanan lingkungan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan akselerasi pembangunan di luar Bali sudah menjadi agenda mutlak.
“Potensi pariwisata Indonesia jauh lebih luas dari Bali. Cetak biru pembangunan yang kami dorong harus bertanggung jawab, berorientasi jangka panjang, dan menjawab tren global wellness tourism serta pengalaman otentik,” ujar Widiyanti, Senin 1 Juni 2026.
Untuk mengurai kepadatan, pemerintah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai zona akselerasi: Danau Toba, Sumatera Utara, Borobudur, Jawa Tengah, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Likupang, Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Morotai, Maluku Utara, Raja Ampat, Papua Barat Daya
Selain itu, Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Regeneratif. Ketiga kawasan ini didesain untuk memulihkan daya dukung ekologi dan mengoptimalkan sirkulasi ekonomi warga lokal.
Manifestasi kebijakan ini terlihat di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Sebagai salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas, KEK Likupang mengandalkan pantai, wisata bawah laut, dan ekologi pesisir untuk menarik investor.
Meski sempat dinilai tertinggal dalam akselerasi infrastruktur, masuknya Club Med dan Marriott Hotel menjadi validasi global bagi Likupang. Nilai tawar utama kawasan ini adalah pemandangan langsung ke Laut Maluku dan landscape Gunung Klabat.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin William Lotulung menilai kehadiran akomodasi internasional membuktikan daya saing investasi Likupang. “Ini bukti bahwa kawasan di luar Bali sangat kompetitif di mata investor kelas dunia,” kata Joune.
Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menyebut masukan pelaku usaha dalam forum investasi akan menjadi pijakan mereformasi regulasi penanaman modal agar lebih hijau dan inklusif.
Di sektor digital, pemerintah menerapkan integrasi sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface. Langkah ini memastikan Online Travel Agent hanya memasarkan properti berizin resmi.
Melalui penataan menyeluruh, Kemenpar optimistis pertumbuhan pariwisata tidak lagi sentralistik. Pemerataan ini diharapkan menciptakan ekosistem pariwisata yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif di seluruh Indonesia.( **)