Tomohon – Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Laporan Panitia Khusus serta Pendapat Akhir Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang digelar di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Tomohon pada Senin, 19 Juli 2021.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Djemmy Sundah, S.E., didampingi Wakil Ketua Drs. Johny Runtuwene, DEA. dan Erens Kereh, AMKL. Ikut hadir dalam rapat, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Fien Ering, S.H., M.H., para anggota DPRD, baik secara langsung maupun lewat virtual, dan jajaran Pemkot Tomohon dan dilaksanakan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan covid-19.
Semua Fraksi di DPRD Kota Tomohon masing-masing Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Restorasi Nurani, dalam pendapat akhir menerima dan menyetujui Ranperda dimaksud untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Tomohon, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Walikota Tomohon Caroll Senduk dalam sambutannya mengatakan, “Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap anggota DPRD Kota Tomohon yang telah memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam era globalisasi yang sedang berjalan maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah”, ujar Walikota Caroll Senduk.
Lanjutnya, “Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, aset Pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan non keuangan, aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud, aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, yang dalam peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan nama barang milik negara/daerah dan aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa Sumber Daya Manusia (SDM)”, ujar Walikota Caroll Senduk.
“Mencermati proses pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, yang kemudian akan melalui beberapa tahapan proses pembahasan, bahkan silang pendapat dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan interpretasi, sehingga hal tersebut kita pahami bersama merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai demokrasi dengan mengedepankan logika rasional dan konstruktif demi memperoleh hasil yang optimal serta memberikan yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tomohon.
Untuk itu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap anggota DPRD Kota Tomohon, atas segala masukan serta usulan terhadap Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut dan sangat menghargai perhatian dan keseriusan DPRD kota tomohon dalam rangka pemandangan umum masing-masing fraksi terhadap Ranperda yang telah kami ajukan, kemudian lewat pemandangan umum fraksi, berbagai usulan, catatan maupun masukan strategis telah disampaikan dimana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab konstitusional yang dilandasi niat baik dan semangat kebersamaan untuk mendorong peningkatan kinerja eksekutif di seluruh sektor dan bidang, sebagaimana diamanatkan pada pasal 105 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan pasal 511 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah .diatur dengan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah”, jelas Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H.
(bri)