Minut – Perjuangan dan kerja keras Bupati Joune Ganda dan menyelamatkan Seni Budaya Daerah di Kabupaten Minahasa Utara, daftarkan Tari Tumatenden di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk dipatenkan dan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dan Tari Tumatenden tercatat dalam inventaris kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional.

Pengakuan atas Tari Tumatenden sebagai kesenian khas Minahasa Utara ditandai dengan diberikannya Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM-RI yang diserahkan oleh Drs. Kosmas Harefa, M.Si., Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, didampingi DR. Ronald S. Lumbuun, SH., MH., Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kementerian Hukum dan HAM, pada acara Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan HAM “Hari Pengayoman” ke-79, di Kawasan Megamas Manado, pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Penghargaan ini diterima langsung Bupati Minahasa Utara Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., M.Si. yang telah memperjuangkan Hak Kekayaan Intelektual atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Kabupaten Minahasa Utara “Tari Tumatenden”.

Bupati Joune Ganda mengatakan, “Tari Tumatenden merupakan salah satu kesenian Minahasa Utara yang berasal dari cerita rakyat khususnya dari tanah Tonsea sehingga tari ini menjadi warisan budaya yang harus dipatenkan.

Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi?. Jangan sampai ada negara lain justru yang lebih dulu mengklaim sebagai milik mereka”, ujar Bupati Joune Ganda.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Hendrik Siahaya, SH., MH. mengatakan, “Menyampaikan banyak selamat kepada Bapak Bupati Joune Ganda, yang telah mencatatkan sejarah tari Tumatenden menjadi Sertifikat HAKI pertama sepanjang sejarah Minahasa Utara.

HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang untuk melindungi kekayaan intelektual mereka.

Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Minahasa Utara, Bupati Minahasa Utara melaporkan Tari Tumatenden sebagai milik Minahasa Utara”, tutur Kepala BRIDA, Lidya Warouw, ST.

(Enol)