Bitung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung menggelar Rapat Koordinasi Terpadu Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang di selenggarakan di salah satu hotel dibilangan Tateli pada Kamis, 08 Agustus 2024.

Ketua KPU Deslie Sumampouw mengatakan, “Netralitas ASN sangat penting untuk itu kami menghadirkan para narasumber yang berkompeten salah satunya anggota Bawaslu Provinsi Sulut Zulkifli Densi”, ujar Ketua KPU Deslie Sumampouw.

Zulkifli Densi dalam penyampaiannya mengatakan, “Terkait strategi pengawasan Bawaslu pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, setidaknya ada dua strategi yang digunakan Bawaslu dalam kerja-kerja pengawasannya.
Ada dua strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang dilakukan berupa kegiatan yang bisa mencegah dugaan pelanggaran Pemilu yang mungkin terjadi”, ujar anggota Bawaslu Provinsi Sulut, Zulkifli Densi.

Lanjut dikatakannya, “Pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi, langkah preventif yang dilakukan pihak kami ialah dengan mengeluarkan imbauan, baik ke KPU sesuai tingkatan dan Pemerintah Daerah serta stakeholder Pemilu.

Misalnya, dalam kampanye ada pelibatan ASN, Bawaslu bertugas mengingatkan petugas kampanye agar tidak melibatkan pihak yang dilarang sesuai dengan pasal 70 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Dearah.

Apabila dari pencegahan yang dilakukan ini kemudian tidak ditindaklanjuti, maka kami (Bawaslu) akan melakukan proses penindakan.
Penindakan ini ada dua unsur, baik melalui penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa.

Pintu masuk untuk penanganan pelanggaran ada dua. Pertama dari temuan yang merupakan hasil pengawasan langsung pengawas Pemilu, kedua berasal dari laporan masyarakat. Jadi laporan masyarakat bisa menjadi masukan bagi kami (Bawaslu) untuk di proses sebagai Penanganan Pelanggaran”, jelas anggota Bawaslu Provinsi Sulut Zulkifli Densi, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Sulut ini yang juga berharap kiranya, semua pihak yang teribat dalam pelaksanaan Pilkada bekerja sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

(enol)