Minut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) resmi memulai pencairan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara, Selasa (2/6/2026). Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp22.835.470.461 dari APBD 2026 untuk 4.578 penerima.

Penerima terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta PPPK Paruh Waktu. Proses transfer dilakukan serentak setelah pembayaran gaji reguler Juni 2026 rampung.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Minut, Carla Anthoneta Sigarlaki S.STP., M.Si, mewakili Bupati DR. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menyebut kebijakan ini sebagai instrumen stimulus ekonomi lokal.

“Ini bukan sekadar hak normatif, melainkan instrumen stimulus ekonomi lokal. Kami ingin memastikan pembelanjaan para aparatur di tengah masyarakat dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, terutama saat beban kebutuhan rumah tangga meningkat menjelang tahun ajaran baru,” jelas Carla.

Pencairan Gaji ke-13 berlandaskan pada PP Nomor 9 Tahun 2026, Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA, serta Peraturan Bupati Minut Nomor 3 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana daerah.

Hingga Selasa siang, BKAD mencatat lima Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan administrasi dan menerbitkan Surat Perintah Membayar:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dinas Perikanan
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemkab Minut meminta OPD lain yang belum mengajukan SPM agar segera merampungkan proses birokrasi internal. Keterlambatan administrasi di tingkat dinas akan berdampak langsung pada tertundanya transfer ke rekening pegawai.

Momentum pencairan sengaja ditetapkan menjelang tahun ajaran baru untuk meringankan beban ASN sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemkab Minut berharap dana yang beredar dapat menggerakkan roda ekonomi mikro, mulai dari sektor usaha kecil hingga ritel lokal.( **)