Celebestoday.id- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Capacity Building Pengendalian Inflasi Tahun 2026, bertempat di Minahasa Utara, Senin (9/11/2026).
Kegiatan strategis yang terselenggara atas kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Robby Parengkuan, Sekda menegaskan bahwa kestabilan harga bahan pokok berhubungan secara langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat Minut.
“Pengendalian inflasi tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi kenaikan harga, tetapi harus dilaksanakan secara terencana, terukur, berkelanjutan, dan berbasis data,” tegasnya.
Sejumlah tantangan perekonomian daerah turut disoroti dan perlu diwaspadai, mulai dari perubahan cuaca, fenomena El Nino, hingga masalah rantai distribusi dan tingginya ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan menjaga ketersediaan bahan pangan, Pemkab Minut menekankan pentingnya penerapan strategi 4K, yang meliputi:
*1. Keterjangkauan Harga:* Rutin melakukan pemantauan harga, pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, hingga fasilitasi distribusi pangan.
*2. Ketersediaan Pasokan:* Mendorong gerakan menanam, memperkuat kelompok tani, serta meningkatkan produksi pangan lokal.
*3. Kelancaran Distribusi:* Memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) serta kemitraan strategis dengan distributor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
*4. Komunikasi Efektif:* Menyampaikan data harga secara transparan dan akurat guna menjaga ekspektasi positif di tengah masyarakat.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor bersama TPID Sulut dan Bank Indonesia, Sekda juga memberikan instruksi khusus kepada perangkat daerah dan BUMD setempat.
“Optimalkan peran BUMD, khususnya PUD Klabat, dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga komoditas strategis di Minahasa Utara,” instruksinya.
Seluruh jajaran pemerintah daerah juga diingatkan agar setiap program dan kebijakan pengendalian inflasi yang diambil didasarkan pada data yang mutakhir agar tidak salah sasaran.
“Jangan sampai kebijakan yang kita lakukan tidak tepat sasaran karena lemahnya data atau keterlambatan merespons kondisi pasar. Data harus akurat dan mutakhir,” imbuhnya, sekaligus mengajak seluruh instansi untuk terus memperkuat sinergi demi kesejahteraan warga.
Kegiatan HLM TPID ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Sulut, pimpinan BUMD, para distributor, serta jajaran TPID Minut. Pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan langkah intervensi yang konkret di lapangan, bukan sekadar rekomendasi di atas kertas. (**)