Manado – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), yang dilaksanakan di Novotel Manado, pada Kamis-Jumat, 11-12 September 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi yang efektif dan terintegrasi dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Minahasa Utara, dr. Jane Symons, M.Kes. didampingi
Kepala Bidang KSPK Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga, Helena Karundeng, SE., MAP. hadir bersama Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut, dr. Jeanny Yola Winokan, MAP, dalam kegiatan ini.

Rapat ini membahas kerangka kerja logis yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi PPPS dan identifikasi potensi penguatan konvergensi lintas sektor melalui rencana aksi.

DR.Mahyuzar, M.Si., Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Kemendukbangga/BKKBN mengatakan, “Agenda utama rapat ini adalah identifikasi potensi penguatan konvergensi lintas sektor melalui rencana aksi untuk mendukung capaian usulan indikator Rancangan Perpres PPPS.
Penyusunan Rancangan Perpres PPPS ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan adanya peraturan presiden ini, diharapkan dapat memperkuat komitmen dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting”, ujar DR.Mahyuzar, M.Si., Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Kemendukbangga/BKKBN.

Dengan adanya Rancangan Perpres PPPS ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Kepala Bidang KSPK Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga, Helena Karundeng, SE., MAP. mengatakan, “Kegiatan ini membahas tentang pentingnya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam upaya penurunan stunting yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, juga membahas matriks rencana aksi dan pedoman pemantauan, pengendalian, dan evaluasi PPPS, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penurunan stunting.
Dengan adanya Rancangan Perpres PPPS ini, dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara”, ujar Kepala Bidang KSPK Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga, Helena Karundeng, SE., MAP. (**)