Minut – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Novly Wowiling, memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank SulutGo (BSG) untuk Kabupaten Minahasa Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Novly Wowiling didampingi Asisten II Robby Parengkuan Kepada sejumlah awak media usai kegiatan di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, Senin (8/6/2026).
Novly menegaskan, Pemkab Minahasa Utara menghormati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun ia meminta publik memahami konteks dan rincian aktual dana CSR yang diterima.
“Kami tidak mau mempertentangkan hasil pemeriksaan BPK, karena kalau sudah hasil pemeriksaan itu nilainya tidak bisa terbantahkan. Tetapi konteks dan lingkungannya berbeda,” ujar Novly.
Berdasarkan data resmi, total pengelolaan dana CSR BSG di Kabupaten Minahasa Utara untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024 tercatat sebesar Rp238 juta. Jumlah ini berbeda dengan nilai yang sebelumnya mencuat di publik.
Tahun 2023 Rp168 juta, dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk program pengadaan tempat sampah.
Tahun 2024 Rp50 juta, disalurkan melalui kegiatan di Dinas Pariwisata.
Sekda Novly Wowiling memastikan seluruh penggunaan dana telah dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan telah diaudit internal oleh BPK.
“SPJ-nya ada dan itu pun sudah melalui pemeriksaan BPK. Untuk konteks lokal Minahasa Utara, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaban, tidak ada temuan yang berarti di situ. Jadi secara administrasi clear,” tegasnya.
Menanggapi beredarnya foto Bupati Minahasa Utara di Kejaksaan Tinggi, Novly menyatakan kehadiran tersebut merupakan bentuk kepatuhan sebagai warga negara dalam memenuhi panggilan pemberian keterangan.
“Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau ada panggilan pemenuhan pemberian keterangan, kan harus mematuhi. Tapi bukan berarti sudah dalam konteks yang lebih daripada pemberian keterangan,” jelasnya.
Novly mengimbau agar polemik ini tidak dibesar-besarkan. Ia menyebut pihaknya telah menyampaikan kondisi riil tersebut kepada salah satu media yang pertama kali mengangkat isu ini.
Ia memastikan seluruh pengelolaan dana di Pemkab Minahasa Utara telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (**)