Minut – Bupati Minahasa Utara (Minut ) Joune Ganda telah resmi menjabat sebagai Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PIKI Minahasa Utara kembali diaktifkan untuk memperkuat peran kaum intelektual Kristen di wilayah Tanah Tonsea.
Penyerahan SK yang berlangsung pada hari Selasa, (14/04/2026) Bupati Joune Ganda, secara resmi ditunjuk sebagai Penjabat Ketua DPC PIKI Minahasa Utara. Mandat tersebut diberikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIKI Sulawesi Utara, Maurits Mantiri, sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasi organisasi.
Tugas utama yang diemban oleh Joune Ganda dalam waktu dekat adalah memimpin persiapan Konferensi Cabang (Konfercab). Agenda besar ini dijadwalkan akan berlangsung antara bulan Mei hingga Juni 2026. Meskipun demikian, seluruh dokumen dan persiapan teknis diharapkan sudah selesai dan masuk dalam agenda nasional sebelum akhir bulan April ini.
Maurits Mantiri, selaku Ketua DPD PIKI Sulawesi Utara, menyampaikan harapan besar agar di bawah kepemimpinan yang baru, PIKI Minahasa Utara mampu menjalankan misi yang berdampak nyata.
“Selamat bertugas kepada Bapak Joune Ganda. Semoga PIKI Minahasa Utara dapat menjadi wadah yang memberikan arah dan kontribusi yang jelas bagi kita semua,” ujar Maurits.
Merespons penunjukan tersebut, Joune Ganda menyatakan kesiapannya untuk mengawal organisasi ini menuju Konfercab. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak DPP akan menjadi prioritas agar seluruh tahapan organisasi berjalan sesuai regulasi yang ada.
“Ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Kami akan memastikan semua proses teknis dan administratif menuju konferensi berjalan lancar dan tepat waktu,” tegas Bupati Joune.
Reaktivasi PIKI di Minahasa Utara diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, namun mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat integritas sumber daya manusia, serta mempererat sinergi antara kaum intelektual, masyarakat, dan gereja. (***)