Minut – Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menggelar kegiatan penguatan kelembagaan dengan tema “Sinergitas Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bersama Pers dalam memperkuat Demokrasi”, yang diselenggarakan di Sutanraja hotel pada Senin, 8 September 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Minut, Rocky Ambar, dan dihadiri oleh komisioner Simon Awuy, insan pers, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Rocky Ambar menekankan pentingnya peran media dalam mengawal dan memperkuat jalannya demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara. “Peran media sangat penting dalam penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Rocky Ambar juga menekankan pentingnya peran pers dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara. Menurutnya, berita yang disajikan oleh media harus dapat mengedukasi masyarakat tentang demokrasi dan proses pemilu.
“Peran pers sangat penting dalam penguatan kelembagaan Bawaslu. Berita yang disajikan harus dapat mengedukasi masyarakat tentang demokrasi dan proses pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi.”
Rocky juga menambahkan bahwa media memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan transparansi serta keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Bawaslu Minahasa Utara berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan media dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara.
“Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu Minut berharap dapat memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi. Sinergi antara Bawaslu dan media diharapkan dapat memastikan proses demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara berjalan dengan lancar dan transparan”, ujar Komisioner Bawaslu Simon Awuy.
Kegiatan ini juga menghadirkan akademisi Dr. Feibe Engeline Pijoh, SH, MH, sebagai narasumber. Dr. Pijoh membahas tentang sinergitas antara Bawaslu dan media dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu Minut. “Sinergitas antara Bawaslu dan media sangat penting dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan transparansi serta keadilan dalam pemilihan umum,” jelas Dr. Feibe Engeline Pijoh, SH, MH. (enol)