Tanggerang- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong percepatan implementasi E-Katalog Versi 6 di pemerintah daerah.
Dorongan itu disampaikan melalui forum edukasi dan simulasi teknis yang digelar di sela Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Hal 3-3A ICE BSD Tanggerang, pada Kamis (27/08/2026).
Pembukaan APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 resmi dibuka dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Sekretaris Jenderal APKASI yang juga Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan para bupati se-Indonesia, mitra pembangunan, para pelaku usaha. Kegiatan ini berlangsung selama 27-29 Agustus 2026.
Sekretaris Jenderal APKASI, Joune J.E. Ganda menegaskan, digitalisasi pengadaan barang dan jasa tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Menurutnya, sistem baru ini harus berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah.
“Pengadaan barang dan jasa adalah instrumen kebijakan yang sangat strategis. Melalui belanja daerah, baik penyerapan anggaran fisik maupun nonfisik, kita dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat rantai pasok Produk Dalam Negeri,” ujar Joune Ganda saat membuka workshop resmi.
Bupati Minahasa Utara itu menekankan perubahan paradigma dalam memandang belanja APBD. Ia menyebut alokasi anggaran daerah memiliki peran vital sebagai stimulus ekonomi kawasan, khususnya untuk menyerap produk lokal dan memberdayakan pelaku UMKM.
Joune Ganda juga mengingatkan efektivitas E-Katalog Versi 6 harus diukur dari dampak di lapangan. Integrasi teknologi, katanya, dituntut memotong birokrasi yang berbelit tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Fokus utama yang harus dijawab adalah sejauh mana platform E-Katalog Versi 6 ini betul-betul menghadirkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi baik bagi instansi pemerintah kabupaten maupun mitra penyedia barang dan jasa,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, memaparkan pembaruan fitur teknis E-Katalog Versi 6. Ia juga memandu simulasi penggunaan platform kepada para pengelola pengadaan daerah dan pelaku usaha yang hadir.
Melalui sinergi Apkasi dan LKPP, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan kebutuhan atau matching process yang lebih presisi. Komoditas unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif diharapkan dapat terserap optimal melalui mekanisme belanja berbasis digital.
Langkah ini dinilai krusial agar potensi ekonomi daerah tidak hanya tercatat dalam sistem, tetapi benar-benar menggerakkan roda perekonomian lokal secara transparan dan efisien.(**)