Tomohon – Tahapan masa tenang Pemiihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tomohon Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Minggu-Selasa (24-26/11/2024) di Swissbell Hotel Manado.
Narasumber pertama, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut), dr. Truly Kerap, M.Kes., mengatakan saat ini banyak beban yang berat ditanggung oleh Bawaslu. Maka dari itu, media diundang untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Dihitung mulai saat ini, pencoblosan dan penghitungan suara sudah akan dilaksanakan. Sehingga, sangat diperlukan pengawasan partisipatif dari semua pihak.
“Saat ini berkaitan dengan pengawasan partisipatif, Bawaslu sangat gencar melakukannya. Agar supaya Pilkada 2024 berjalan lancar dan baik-baik saja,” kata Kerap.
Selain masyarakat, kehadiran media sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Torang harus membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan ini. Agar supaya dugaan pelanggaran yang ditemukan pada saat mengawasi itu bisa dilaporkan,” ucapnya.
Dikatakannya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
“Peran mereka dalam penghitungan suara, memantau proses rekapitulasi dan mendokumentasikan hasil dari pemantauan, tersebut,” ujarnya.
“Kalau tantangan masyarakat dalam pengawasan, kurangnya kesadaran atau pengetahuan dan ketakutan untuk melaporkan pelanggaran,” sambung Kerap.
Selanjutnya, Komisioner KPID Sulut itu pun mengatakan, media memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai sumber informasi, tapi juga menjadi kontrol sosial masyarakat.
“Jika tantangan pada media, adanya bias pemberitaan dan memiliki tekanan dari pihak-pihak tertentu di lapangan,” katanya.
Sehingga, dalam melakukan pengawasan perlu adanya solusi dan strategi-strategi yang harus dilakukan.
“Solusinya harus ada peningkatan edukasi publik, penguatan kolaborasi dengan media dan menyediakan platform pelaporan yang mudah,” ungkap Kerap.
Ia menambahkan, dalam menjalankan tugas-tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi dengan media.
“Bawaslu sangat butuh kehadiran dari teman-teman media. Torang harus saling mengingatkan sebagai bagian dari bentuk pengawasan partisipatif,” tambahnya.
Sebagai penutup, dijelaskan Kerap, bahwa pengawasan partisipatif masyarakat dan media merupakan pilar penting untuk memastikan Pilkada Tomohon 2024 berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis.
“Mari torang sama-sama menjadi bagian dari pengawasan Pemilu, untuk masa depan Kota Tomohon yang lebih baik,” kuncinya.
Diketahui, menjadi peserta merupakan insan pers Kota Tomohon.
(enol)