Upaya pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten Indonesia masih terkendala belum selarasnya standar evaluasi kinerja birokrasi dengan kondisi riil di lapangan. Sistem penilaian dinilai perlu lebih adaptif terhadap dinamika wilayah serta kesiapan infrastruktur pendukung masing-masing daerah.
Isu kesenjangan kapasitas antar-daerah menjadi sorotan utama dalam forum diskusi _Regional Government Success Scorecards (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/6).
Pemerintah saat ini terus mendorong daerah untuk meraih predikat “Kabupaten Sangat Inovatif” sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Dr. Joune Ganda, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, pengakuan formal dapat menjadi pemicu motivasi bagi aparatur daerah.
“Ini saya masukkan menjadi parameter pengukuran kinerja. Pengakuan ini merupakan bentuk endorsement_ penting agar seluruh aparatur di daerah memiliki semangat yang sama dalam melakukan terobosan,” ujar Joune saat menjadi pembicara dalam forum tersebut.
Meski demikian, Joune memberi catatan kritis terkait penerapan indikator keberhasilan yang seragam. Ia menilai, karakteristik dan ekosistem daerah yang sudah mapan seperti di Pulau Jawa tidak dapat disamakan dengan tantangan kabupaten di wilayah pedalaman atau kawasan pegunungan Papua.
“Merumuskan satu indikator keberhasilan yang seragam untuk semua wilayah bukanlah perkara sederhana,” tegasnya.
Selain faktor geografis, Joune mengidentifikasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci lahirnya inovasi berkelanjutan. Namun, ruang gerak pemerintah daerah dalam menata kepegawaian masih terbatas karena bersifat sentralistik.
“Sumber daya manusia ini sentralisasi, dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” jelas Joune.
Ketergantungan pada sistem terpusat kerap menimbulkan kendala prosedural di tingkat lokal. Pemerintah kabupaten harus melewati proses administrasi yang panjang untuk kebutuhan mendesak seperti rotasi jabatan, penyegaran struktur, hingga mutasi personel.
Kondisi ini menempatkan manajemen daerah dalam posisi dilematis. Di satu sisi, kepala daerah dituntut melahirkan inovasi pelayanan yang adaptif. Di sisi lain, fleksibilitas untuk mengoptimalkan human capital justru dibatasi regulasi eksternal.
Forum RGSS menegaskan, tanpa adanya keselarasan langkah dan pelonggaran birokrasi antara BKN dengan kebutuhan riil di daerah, ambisi mewujudkan iklim inovasi yang merata akan menghadapi tantangan besar.
Agenda strategis RGSS ini merupakan hasil kolaborasi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dengan Kementerian Dalam Negeri, didukung Chandler Governance Group.