JAKARTA – Rekam jejak Dr. Joune Ganda di kancah birokrasi nasional kembali menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Minahasa Utara itu dibidik lembaga survei terkemuka, Indikator Politik Indonesia, sebagai salah satu narasumber kunci dalam riset nasional terbaru.
Riset bertajuk “Representasi Politik di Indonesia” tersebut menempatkan Joune Ganda sebagai figur strategis. Tim peneliti Indikator Politik Indonesia melakukan wawancara mendalam dengan Joune di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, menjelaskan studi berskala nasional ini melibatkan sedikitnya 300 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, yang memenangkan kontestasi Pilkada untuk masa bakti 2025-2030.
“Kami ingin memotret lanskap kepemimpinan daerah pasca-Pilkada secara menyeluruh. Fokus riset ini menggali rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, hingga gagasan strategis para kepala daerah dalam menakhodai roda pemerintahan ke depan,” ujar Abdul Aziz.
Keterlibatan Joune Ganda dinilai sangat representatif. Selain dinilai sukses memimpin Kabupaten Minahasa Utara, posisinya sebagai Sekjen APKASI membuat pandangannya dianggap mampu menyuarakan realitas dan tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Di hadapan tim peneliti, Joune Ganda memaparkan potret dan tantangan riil demokrasi di tingkat lokal pasca-kontestasi. Menurutnya, esensi representasi politik tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Bagi Joune, tantangan terbesar para pemimpin daerah saat ini adalah menjaga dan merawat kembali kepercayaan publik atau _public trust_ yang sempat terbelah selama masa pemilihan.
“Fondasi utama tata kelola pemerintahan hari ini adalah transparansi dan keterbukaan layanan. Kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk hukum dan kebijakan di daerah benar-benar berpihak pada keadilan serta mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan warga,” tegas Joune Ganda.
Selain membedah visi kepemimpinan, riset nasional ini juga menyoroti berbagai isu krusial. Di antaranya keterwakilan gender dalam struktur birokrasi, efektivitas regulasi lokal, hingga formula harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hasil riset komprehensif ini nantinya diproyeksikan menjadi potret evaluasi makro. Output-nya diharapkan dapat menjadi rujukan strategis untuk meningkatkan mutu demokrasi sekaligus mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh penjuru tanah air. (**)