MANADO- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., M.Si., kembali mendapat penghargaan, sebagai salah satu pilar utama penggerak roda perekonomian di Sulawesi Utara.
Berkat keberhasilan yang signifikan dalam menjaring modal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan penghargaan khusus kepada Minut atas sumbangsih besarnya terhadap capaian Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Apresiasi tersebut diutarakan langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH., saat membacakan pidato tertulis Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE. Momen ini berlangsung dalam agenda Dedicated Team Meeting Regional Investor Relations Unit (RIRU) Sulawesi Utara 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan data realisasi investasi pada Triwulan I-2026, total modal yang masuk ke Sulawesi Utara menyentuh angka Rp2,13 triliun. Dari jumlah tersebut, Minahasa Utara menyumbang porsi yang cukup besar, yakni Rp779 miliar atau berkontribusi sekitar 36% dari total capaian provinsi, berada tepat di bawah Kota Manado yang menempati peringkat pertama.
”Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kabupaten Minahasa Utara atas capaian investasi yang menyentuh Rp779 miliar. Namun, di sisi lain, gap yang cukup lebar dengan wilayah lainnya harus menjadi perhatian bersama,” tutur Wagub Victor saat menyampaikan arahan Gubernur.
Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., M.Si., yang turut menghadiri forum tersebut, mendapatkan kesempatan untuk memaparkan berbagai langkah strategis serta evaluasi berkala dalam menjaga iklim investasi PMA dan PMDN di daerahnya sepanjang tahun ini.
Kendati Minahasa Utara menunjukkan kinerja yang impresif, Gubernur mengingatkan bahwa capaian investasi Sulut secara makro masih memerlukan evaluasi mendalam. Sebab, dari target investasi Sulut tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp12,13 triliun, realisasi di kuartal pertama ini baru mencapai kisaran 18%.
Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mampu menyentuh angka 33%.
Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi domestik Sulut pada Q1-2026 (3,25% yoy) tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional yang melaju di angka 5,96%. Merespons kondisi tersebut, Pemprov Sulut bersama Bank Indonesia menetapkan tiga strategi intervensi ketat yang harus dikawal oleh seluruh kepala daerah:
Monitoring Bulanan: Melakukan pengawasan intensif dan berkala terhadap seluruh proyek strategis di daerah agar setiap hambatan dapat dimitigasi lebih awal.
Debottlenecking: Mengurai dan menyelesaikan secara cepat berbagai kendala regulasi serta sengketa pembebasan lahan yang melibatkan lintas wilayah.
Hilirisasi & Diversifikasi Sektor: Mengalihkan fokus dari sektor konvensional menuju industri padat karya yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti pengolahan komoditas kelapa, tuna, cakalang, serta pengembangan ekosistem smart tourism.
Di penghujung sambutan, Wagub Sulut mengingatkan pentingnya memaksimalkan peran Mal Pelayanan Publik (MPP) di tiap kabupaten dan kota demi memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modal.
”Investasi itu esensinya adalah kepercayaan. Kita tidak memerlukan laporan administrasi yang terlihat indah di atas kertas, yang paling utama adalah eksekusi nyata di lapangan,” pungkasnya.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung Didit Prayudi Sidharta, serta para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara.( **)