celebestoday.id- Sekda Minahasa Utara Novly Wowiling mewakili Bupati Joune Ganda menghadiri dan membuka langsung Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Sulut di The Sentra Hotel, Minahasa Utara, Senin (8/11/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Novly Wowiling menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia menegaskan, workshop ini bukan sekadar kegiatan sosialisasi atau pemenuhan agenda administratif semata.
Menurut Sekda Novly Wowiling workshop ini merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi, pembelajaran, penguatan kapasitas, sekaligus konsolidasi komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Workshop ini sebagai forum yang sangat strategis, bukan sekadar kegiatan sosialisasi maupun pemenuhan agenda administratif, melainkan ruang evaluasi, pembelajaran, penguatan kapasitas, serta konsolidasi komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda Novly Wowiling
Dalam kesempatan itu, Novly menekankan lima hal penting dalam pengelolaan keuangan desa.
1. Penguatan transparansi dan akuntabilitas
Novly meminta seluruh hukum tua bersama perangkat desa agar mengelola keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
“Seluruhnya harus dilaksanakan secara tertib, terbuka, dan dapat diuji kebenarannya,” tegasnya.
2. Kualitas perencanaan dan ketepatan sasaran
Perencanaan pembangunan desa harus bertolak dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan atau kepentingan kelompok tertentu.
Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan desa diharapkan benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan warga.
3. Penguatan pengawasan dan pencegahan penyimpangan
Novly Wowiling menegaskan, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan yang kuat diyakini mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Kapasitas aparatur dan digitalisasi tata kelola desa
Tantangan pemerintahan desa dinilai semakin kompleks. Karena itu, hukum tua dan seluruh perangkat desa dituntut terus meningkatkan kompetensi, memahami regulasi, menguasai administrasi pemerintahan, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi.
Digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
5. Pembangunan desa berdampak ekonomi dan sosial
Sekda Novly Wowiling berharap pembangunan desa tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.
Pembangunan desa diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengembangkan produk unggulan lokal, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dan tanya jawab.
Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Lasut, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan.
Turut hadir Kepala Inspektorat Minahasa Utara serta para hukum tua se-Kabupaten Minahasa Utara.( enol)